Artikel
Profil PPID
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi
menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.
RAPAT KOORDINASI KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK
PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DI KELURAHAN KEBUNGSON
Komunikasi Sosial di Wilayah Kelurahan Kebungson, Perkuat Sinergi dan Kepedulian Lingkungan Bersama Masyarakat
Sinergi Bidang Pendidikan dalam SPM Posyandu: Kelurahan Kebungson Perkuat Edukasi Masyarakat Bersama TP PKK
Perangkat dan Staf Kelurahan Kebungson Gelar Gerakan Jumat Bersih di Lingkungan
Rakor PKK Kebungson Perkuat Sinergi dengan Mahasiswa KKN UNAIR dan Dunia Usaha
Rapat Koordinasi Satlinmas Kelurahan Kebungson Bahas Optimalisasi Pos Bantuan Hukum
Kelurahan Kebungson Gresik Jalin Kemitraan Ini dengan ITATS (Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya )
Pecah / Pisah KK (Kartu Keluarga ) paket
Sebuah Impian Mengurangi Kemiskinan Extreme di Kelurahan Kebungson
Persyaratan Permohonan KIA
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Mohon Maaf Lahir Dan Bathin
Diskon Pajak Daerah 80% Spesial HUT RI, Pemkab Gresik Beri Keringanan PBB dan BPHTB
Mengenal Ecoprint oleh Fitri Mariana (Pelaku Ekraf dibidang Eco Print di Kebungson Gresik)
Acara Gebyar Merdeka Walking Tour Jelajah Kampung Lawas Kebungson
Sinau Bareng Potensi Cagar Budaya Kebungson pada Jumat, 2 Januari 2026
POKDARWIS DAN KELURAHAN KEBUNGSON MENDAPATKAN PENGHARGAAN DARI BUPATI GRESIK
Pembelajaran tentang peduli lingkungan hidup sejak usia dini
Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Lilin Aroma Terapi Kerjasama dengan ITATS Surabaya
Sosialisasi Pemilu Kada Serentak 2024 dan Diskusi Pariwisata di Kelurahan Kebungson
Masyarakat Kebungson Meriahkan Hari Santri Nasional 2023 Mlaku Bareng Sarungan

